cara pembiayaan pembangunan diindonesia

Pembangunan  suatu negara di satu sisi memerlukan dana yang relatif besar. Sementara disisi lain, usaha pengerahan dana untuk membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala. Pokok persoalannya adalah kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan.

Utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional

                    
Negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. . Dalam hal ini Indonesia Termasuk di dalam kategori ini Hal ini di karenakan Indonesia yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tetapi tidak dapat di manfaatkan degan baik. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, karena belum diambil dan di pergunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai sumber biaya pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan.

Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor/impor). Modal asing ini dapat diberikan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta.

Kondisi utang Luar Negeri Indonesia

Sejak masa orde lama hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menggunakan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan. Orde baru di awal pemerintahannya pernah menikmati kebijakan pemotongan utang luar negeri dari para kreditor karena pada saat itu belum memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membayar utang.  Pemerintah melakukan proses penjadwalan utang melalui Paris Club dan normalisasi hubungan yang sempat terputus dengan berbagai lembaga multilateral, terutama IMF (International Monetery Fun ) dan Bank Dunia. Dengan kondisi keuangan negara yang hampir bangkrut, pinjaman luar negeri merupakan alternative terbaik untuk meningkatkan perekonomian. Secara global kegiatan pembangunannya Indonesia mengandalkan utang. Untuk ukuran Negara berkembang, jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia tergolong tinggi.

Perkembangan posisi utang luar negeri pemerintah sebelum krisis terus mengalami peningkatan dari US$ 2.015 juta pada tahun 1966 hingga menjadi US$ 53.865 juta pada tahun 1997, dengan peningkatan ratarata selama32 tahun sebesar 1,20% dan posisi utang ratarata sebesar US$ 23.555 juta per tahun. (lihat tabel 2.3) Pada pertengahan tahun 1970 an, posisi utang luar negeri pemerintah mengalami lonjakan yang cukup signifkan, yaitu sebesar 36,28% karena adanya kenaikan ekspor migas sehingga meningkatkan’credit worthiness’ Indonesia, dan peningkatan pinjaman yang dilakukan pertamina. (Harinowo, 2002). Kondisi tersebut kembali pada pertengahan tahun 1986 dan 1987 yang pada masingmasing periode utang luar negeri pemerintah meningkat sebesar 24,49% dan 21,88%. Pada periode ini, lonjakan utang luar negeri didorong oleh faktorfaktor eksternal berupa penguatan mata uang Yen Jepang terhadap Dollar Amerika Serikat dan jatuhnya harga minyak di pasar dunia. Jatuhnya hargaminyak di pasar dunia mengakibatkan pemerintahan harus menarik utang luar negeri yang lebih besar termasuk diantaranya utang dari IMF dalam bentuk “compensatory financing facility’ disamping pinjaman Bank Dunia, ADB, dan pemerintah Jepang dalam bentuk”fast disbursing loans’’. (Harinowo, 2002) Di awal tahun 1990an, utang luar negeri PemerintahIndonesia terus meningkat (hingga tahun 1994) dengan pertumbuhan sebesar 11,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian tahun 1995, pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dapat ditekan hingga 1,66% dan bahkan pada tahun 1996 dan1997, utang luar negeri Pemerintah Indonesia mengalami penurunan, yaitu masingmasing sebesar 7,19% dan 2,90%. Namun sejak krisis nilai tukar mulai menghantam Indonesia pada pertengahan 1997, posisi utang luar negeri pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 24,97% pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999, utang luar negeri pemerintah kembali mengalami peningkatan, yaitu dari US$ 67.315 juta pada tahun 1998 meningkat menjadi US$ 75.720 juta pada tahun 1999 atau meningkat sebesar 12,49%. Tahun 2002 dan 2003, utang luar negeri pemerintah kembali meningkat masingmasing menjadi sebesar US$ 74,5 milliar dan US$ 85,8 miliar. Namun, pada tahun 2004 Indonesia memasuki babak baru dengan menghentikan pinjaman dari IMF sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

 

Kesimpulan :

Ø  Sumber pendanaan luar negeri masih tetap dibutuhkan sebagai sumber pendanaanpembangunan terutama untuk menutupi kesenjangan antara besarnya investasi dengantabungan dalam negeri.

Ø  Perlu adanya kebijakan dalam pemanfaatan sumber-sumber pendanaan luar negeri, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam proses pembangunan terutama yang menyangkut masalah pengembalian kembali pinjaman.

Ø  pemanfatan sumber-sumber dana luar negeri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta produktifitas kegiatan perekonomian rakyat yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu pemanfaatan sumber dana luar negeri tersebut hendaknya dipertimbangkan pula dampaknya pada pemeliharaan kestabilan perekonomian secara makro, khususnya inflasi dan neraca pembayaran.

Ø  perlunya mencari alternatif-alternatif baru dalam penggalian sumber dana luar negeri seperti penjualan saham oleh perusahaan nasional baik BUMN maupun swasta dipasar Internasional selain relatif lebih aman juga dapat memperkuat struktur keuntungan perusahaan yang bersangkutan.

Ø  perlu diingat bahwa sumber dana luar negeri hanyalah bersifat sementara untuk menutupi kebutuhan akan sumber-sumber pendanaan pembangunan. Untuk itu kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tersebut harus terus ditingkatkan dari tahun ketahun dengan meningkatkan sumber-sumber dana dalam negeri yang tersedia.

Sumber:

http://rdcdrcrdc.blogspot.com/2011/04/kaitan-antara-kebijakan-pembangunan.html

http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/12-hutang-luar-negeri-dan-pembiayaan-pembangunan-di-indonesia.pdf

http://antonbawono.staff.stainsalatiga.ac.id/wp-content/uploads/sites/50/2013/02/Seputar-Utang-Luar-Negeri.pdf