Perkembangan Ekonomi kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuakatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan diakuinya, termasuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang meliputi sector pertanian, peternakan, kerajinan, makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternative dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan.

Sekilas tentang Sistem Ekonomi Kerakyatan

 Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)”

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945.

Perkembangan ekonomi kerakyatan

perjuangan bangsa Indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan bukanlah perjuangan yang mudah. Kendala terbesar justru datang dari pihak colonial. Secara ringkas, subversi-subversi yang dilakukan oleh pihak colonial untuk mencegah terselenggaranya ekonomi kerakyatan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, terjadinya agresi militer I dan II pada 1947 dan 1948. tujuan utamanya adalah untuk mencegah berdirinya NKRI yang berdaulat. Kedua, dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum KMB. Ketiga,diselundupkanya sejumlah sarjana dan mahasiswa ekonomi Indonesia ke AS untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal-kapitalis sejak 1957. Keempat, dilakukanya proses kudeta merangkak terhadap pemerintah Sukarno pada 30 September 1965,yang menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia. Dimana masih ada beberapa tindakan subversi yang dilakukan Koloni,yang tidak dapat ditulis semua oleh penulis.

Menyimak berbagai kenyataan tersebut, dapat disaksikan betapa sangat beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan era kolonial,tantangan yang ada saat ini justru jauh lebih berat. Walaupun demikian,tidak berarti sama sekali tidak ada harapan. Harapan untuk kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan tersebut setidak-tidaknya dapat disimak  sebagai berikut, mencuatnya perlawanan terhadap hegemoni AS dari beberapa negara di Amerika Latin, lalu mulai terlihat gejala pergeseran dalam peta geopolitik dunia. Kemudian, berlangsungnya krisis kapitalisme internasional yang dipicu oleh krisis kapitalisme AS sejak 2007 lalu. Dan terakhir, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam perekonomian Indonesia.

Ekonomi kerakyatan saat ini

Sebenarnya benih-benih ekonomi kerakyatan masih terdapat hingga ini. Pertama, dalam pancasila, asas Negara kita. Kedua, dalam system kemasyarakatan didesa-desa di nusantara seperti tradisi subak di Bali, tradisi gotong royong di Jawa dan hal yang serupa didaerah-daerah Indonesia lainnya. Ketiga, dalam koperasi-koperasi yang terdapat dihampir seluruh pelosok negeri. Keempat, mulai munculnya para tokoh penggagas untuk kembali ke Sosialisme melalui penerapan ekonomi kerakyatan.

Sebagai contoh :

Koperasi yang di gagas oleh Wakil Presiden RI yang pertama, Mohammad Hatta, ini menjadi dasar sistem ekonomi kerakyatan negeri kita. Lantas, apa kabar perkembangan koperasi di kawasan kita?

Koperasi Nelayan Suka Maju Adalah salah satu koperasi nelayan yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi di Kabupaten Kaur. koperasi ini dibentuk sekitar Tahun 2000. Awalnya koperasi ini hanyalah sebuah kelompok nelayan kecil, tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah. Penggerak Koperasi mendapatkan modal usaha dari sumbangan para nelayan yang kemudian dana tersebut membesar berkat perjuangan dari pengelola kelompok kecil tersebut. barulah sekitar tahun 2003 Kelompok nelayan tersebut mengurus surat izin yang kemudian menjadikannya sebuah koperasi yang mempunyai badan Hukum.

Sumber:

https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3080-sistem-ekonomi-kerakyatan-dan-daya-saing-ekonomi-daerah.html

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-sistem-ekonomi-kerakyatan.html

http://rachmatbayufirdas.blogspot.com/2013/01/makalah-penerapan-ekonomi-kerakyatan.html

http://kaurpreneur.com/koperasi-nelayan-suka-majuberawal-dari-kelompok-nelayan-kecil/