BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat)
Pemerintah berharap, dampak
naiknya harga BBM bisa diredam dengan BLSM, Raskin, Bantuan Siswa Miskin,
Program Keluarga Harapan dan program infrastruktur dasar khususnya di pedesaan.
Program BLSM sudah mulai dicairkan. Celakanya, selama penyaluran BLSM tahap I
ini, terungkap banyak kesalahan data; penerimanya sudah meninggal, tidak
dikenal atau pindah alamat; banyak warga miskin yang seharusnya dapat BLSM
justru terlewat, dan masalah lainnya. Maka alih-alih meredam masalah,
penyaluran BLSM justru berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat meski
skalanya terbatas. Wajar saja sejumlah kepala desa di Sukabumi menolak
menyalurkan BLSM untuk saat ini.
Sudahlah begitu, besaran BLSM pun minim
dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik
rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos
transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Naiknya ongkos transportasi
dibarengi oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, lonjakan harga-harga ini sudah menghantam rakyat sebelum harga BBM
dinaikkan, yakni sejak wacana kenaikan harga BBM bergulir. Begitu harga BBM
naik saat ini, harga yang sudah naik itu pun naik lagi. Lonjakan itu makin
terasa dan boleh jadi akan berlanjut dengan makin dekatnya bulan Ramadhan dan
lebaran, serta berbarengan tahun ajaran baru.
Kenaikan biaya itu jelas tidak bisa diimbangi
oleh BLSM. Banyak warga penerima BLSM tahap I yang mengaku bahwa uang Rp 300
ribu yang dialokasikan untuk meringankan dampak selama dua bulan itu nyatanya
hanya cukup untuk menambah uang belanja seminggu hingga sepuluh hari. Ada juga
yang langsung habis untuk membayar utang. Bagi yang bukan penerima BLSM, atau
bukan sasaran program kompensasi, tentu dampak atau beban yang harus dipikul
lebih besar lagi. Semua itu masih ditambah dampak berantai naiknya biaya dan
harga, yang akan menyebabkan harga-harga semua barang dan jasa naik. Dampak
berantai ini bisa jadi akan mulai terasa tiga bulan lagi atau bisa saja lebih
cepat. Pada saat yang sama, justru penyaluran BLSM sudah selesai. Sederet
dampak ikutannya pun turut mengintai.
Ada dua alasan utama mengapa kelompok masyarakat
menengah ke atas menolak kebijakan pemberian BLSM kepada masyarakat kecil.
Pertama, nominal BLSM yang diberikan oleh pemerintah tidak signifikan untuk
membantu rakyat kecil yang menjadi korban kenaikan harga BBM. Beban yang
diterima masyarakat miskin jauh lebih besar daripada jumlah kompensasi yang
didapat dari pemerintah.
Kedua, kebijakan pemberian BLSM menjelang
pelaksanaan Pemilu 2014 dinilai publik sarat dengan kepentingan politik praktis
dari partai tertentu. Dalam hal ini BLSM dinilai sebagai satu-satunya instrumen
yang paling efektif untuk mendongkrak elektabilitas partai pemerintah setelah
terpuruk oleh sejumlah kasus korupsi.
KATA MEREKA
Sekretaris Praksi PKS Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Babel), Aksan Visyawan mengatakan bahwa upaya pemerintah memberikan
BLSM kepada masyarakat dinilai kurang effektive, pasalnya kata aksan akurasi
dari penerimanya yang dinilai masih belum jelas. ”Aku rasanya itu yang
harus dipertanyakan karena tidak semua rakyat yang merasakan, kita bisa
pastikan saudara kita yang dikampung dapet atau tidak, kan belum tentu dapet,
jadi efektivitasnya itu yang perlu masyarakat kontrol,”
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai
proposal dana kompensasi dan kebiasaan memberi Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) dan Beras Miskin merupakan cerminan tidak percaya diri
pemerintah atas program perang melawan kemiskinan.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar